Implementasi kebijakan pelayanan publik pada kantor agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional kabupaten pangkep
DOI:
https://doi.org/10.55638/publik.v2i2.399Keywords:
Implememntasi, Agraria, Tata Ruang, Pelayanan, PublikAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Kabupaten Pangkep dipengaruhi oleh enam faktor utama: standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan/penegakan, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana. Meskipun keenam faktor ini sudah dijalankan dengan baik, terdapat beberapa hambatan yang mengganggu kelancaran implementasi. Kebijakan terkait pelayanan publik telah ditetapkan dengan standar yang jelas, namun sosialisasi kebijakan sering kali hanya bersifat informatif tanpa disertai pelatihan khusus yang mendalam, menyebabkan pemahaman dan implementasi yang kurang optimal. Komunikasi antara organisasi yang terlibat berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat hambatan koordinasi yang mengakibatkan aktivitas penguatan dan penegakan kebijakan tidak terlaksana secara optimal. Selain itu disposisi atau sikap pelaksana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, di mana respon negatif dari implementor dapat menghambat proses. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan khusus, evaluasi berkala, serta implementasi sistem reward dan punishment yang efektif akan membantu mengatasi kendala tersebut dan memastikan keberhasilan jangka panjang dari kebijakan pelayanan publik.
References
Ambarura, Melita Ma’dika. 2015. Pelaksanaan Peralihan dan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Jual Beli) dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di kabupaten Toraja Utara. Skripsi Program studi Ilmu Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/7259 diakses tanggal 25 Januari 2025
Awaliyah, W. S. (2023). Pengaruh pelatihan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada Badan Pertanahan Nasional Kota Pasuruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. http://etheses.uin-malang.ac.id/60551/ diakses tanggal 25 Januari 2025
Barani, I. B., Madani, M., & Rahim, S. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng. Jurnal Unismuh, 4(2). https://mail.journal.stialanmakassar.ac.id/index.php/jurnal_administrasi_negara/article/view/2800 diakses tanggal 25 Januari 2025
Basuki, Johanes. (2018). Administrasi Publik Telaah Teoritis dan Empiris. Depok. PT. Rajagrafindo persada.
Damanik, M. Vindy Roulfan. 2018. Hubungan Antara Pelayanan Pengurusann Sertifikasi Tanah dan Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Skripsi Program Studi Administrasi Publik. Universitas Medan Area. https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/2524 diakses tanggal 25 Januari 2025
Fu’aidyati ,Elfa Dinul. 2009. Proses Peralihan Hak Karena Jual Beli Sebagian Untuk Tanah yang Bersertifikat Dengan Adanya Pemecahan Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Tugas Akhir Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
Hasan, F., Posumah, J. H., & Rares, J. J. (2019). Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional Pada Kantor Pertanahan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/15510 diakses tanggal 25 Januari 2025
Jumroh, & Pratama, M. Y. J. (2021). Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik. PT. Insan Cendekia Mandiri Group.
Kadir, A. (2020). Fenomena Kebijakan Publik: dalam perspektif administrasi publik di Indonesia.CV. Dharma Persada.
Kepmen ATR/BPN No 114. (2022). Indikator Kinerja Individu Di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Keppres Nomor 34 Tahun 2003. (2003). Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/56126/keppres-no-34-tahun-2003 diakses tanggal 25 Januari 2025
Koamesa, A. J., Toda, H., Niga, J. D., & Mau, A. O. E. (2023). Implementation of The National Land Information Management System (SIMTANAS) In The Kupang City Land Agency. 434–446.
Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 324–334. https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/7713 diakses tanggal 25 Januari 2025
Meidodga, I., Syahrin, A., Putra, R. T., Warfandu, F., & Bimasena, A. N. (2023). Pemanfaatan Data Geospasial dalam Mewujudkan Sistem Informasi Pertanahan Multiguna Bagi Multipihak. Widya Bhumi, 3(1), 62–80.
Menteri ATR/Kepala BPN. (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, 025052, 1–10. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135448/perpres-no-48- tahun-2020#:~:text=Perpres ini mengatur mengenai kedudukan,tugas melaksanakan tugas pemerintahan di
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3th ed.). SAGE Publications Inc.
Prasetyo, D. B., & Saefudin, A. (2023). Digitalisasi Inovasi Layanan Pertanahan: Pengecekan Sertipikat Online di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Jurnal Pertanahan, 13(1), 17–27. https://doi.org/10.53686/jp.v13i1.190
Rasdianah. (2022). Implementasi Sistem Informasi Dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) Untuk Mencegah Sertifikat Ganda (Overlapping). Jurnal Mirai Management, 6(3), 274–282. https://doi.org/10.37531/mirai.v7i3.4589 diakses tanggal 25 Januari 2025
Syahputra, M. C., & Maida, N. (2021). Penguatan Pendidikan Karakter: Dari Kebijakan Publik Untuk Kebajikan Publik. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 17(1), 25–39. https://doi.org/10.24042/tps.v17i1.9611 diakses tanggal 25 Januari 2025
Syukriah, & Fildzah, D. (2023). Implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Pada Dinas Pertanahan Aceh. XI(8), 1001– 1008.
Taufiqurokhman dan Satispi, Evi. (2018). Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik. Cetakan I. Tangerang Selatan. UMJ Press.
Tenrisau, A. (2021). Basic Land Management in Sustainable Agrarian Management System. Jurnal Pertanahan, 11(2), 103–112.
UU Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Wahab, S. A. (2021). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Indah Indah, Zulkarnain Umar (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
